TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Petani Indonesia (SPI) menanggapi soal harga pembelian pemerintah (HPP) beras yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bapanas pada 15 Maret 2023. HPP gabah adalah harga acuan untuk Perum Bulog dalam menyerap hasil produksi petani.
Ketua Umum SPI Henry Saragih menyatakan keberatan dengan HPP gabah kering panen (GKP) Rp 5.000 per kilogram. "Kenaikan HPP ini merugikan petani dan konsumen, untung besar untuk korporasi besar penggilingan beras," ujar Henry dalam keterangannya pada Tempo, Kamis, 16 Maret 2023.
Adapun SPI mengusulkan HPP di angka Rp 5.600 per kilogram. Pasalnya, kata dia, harga pokok produksi kini mencapai Rp 5.050. Karena itu, HPP Rp 5.000 masih di bawah biaya produksi sehingga petani masih merugi.
Di sisi lain, SPI menilai penetapan harga eceran tertinggi (HET) sangat lebar jaraknya dengan HPP. Adapun HET di zona 1 untuk beras premium sebesar Rp 13.900. Sedangkan beras medium Rp 10.900, dan di Bulog Rp 9.950.
Menurut Henry, selisih antara HPP GKP di petani dengan harga beras di Bulog sangat besar, apalagi dengan HET medium dan premium. Henry juga menekankan, seharusnya pemerintah juga mengeluarkan HPP yang multi lokasi, bukan HPP tunggal.
Baca Juga:
Selanjutnya: Tentunya kalau mau HET....
